Semarang, 4 April 2025 – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Abdullah, melaksanakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan Jawa Tengah VI pada Jumat (4/4). Agenda ini merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota DPR untuk menyerap aspirasi masyarakat, menjelaskan program legislasi, sekaligus memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dan konstituennya.
Daerah pemilihan Jawa Tengah VI meliputi Kabupaten Wonosobo, Temanggung, Purworejo, dan Magelang. Dalam kunjungan kali ini, Gus Abdullah mengawali pertemuan di Kabupaten Temanggung. Ia disambut hangat oleh masyarakat, tokoh agama, serta jajaran pengurus cabang PKB. Pertemuan berlangsung dalam suasana guyub, penuh dialog terbuka mengenai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat.
Dalam sambutannya, Gus Abdullah menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat kecil, terutama sektor pertanian dan pendidikan. “Sebagai wakil rakyat, tugas saya adalah mendengar, mencatat, dan menyampaikan kebutuhan masyarakat agar bisa diperjuangkan di Senayan. Aspirasi panjenengan semua menjadi dasar bagi saya dalam mengambil keputusan politik,” ujarnya.
Sejumlah isu strategis muncul dalam forum tersebut. Para petani di Temanggung menyampaikan keluhan terkait harga pupuk bersubsidi yang masih sulit diakses serta fluktuasi harga hasil pertanian. Menanggapi hal itu, Gus Abdullah berjanji akan memperjuangkan ketersediaan pupuk murah sekaligus mendorong program pemerintah yang lebih berpihak pada petani. Ia menambahkan bahwa pertanian adalah tulang punggung ekonomi daerah, sehingga tidak boleh dibiarkan tertekan oleh mekanisme pasar yang tidak adil.
Dari Temanggung, rombongan bergerak menuju Purworejo. Di sana, Gus Abdullah bertemu dengan komunitas pendidikan dan generasi muda. Isu yang mengemuka adalah tantangan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah daerah, terutama keterbatasan sarana prasarana dan pemerataan guru. Gus Abdullah menekankan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan. “Investasi terbesar adalah mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan siap menghadapi tantangan zaman. Maka, saya akan terus mendorong anggaran pendidikan agar tepat sasaran,” tegasnya.
Kunjungan kerja berlanjut ke Kabupaten Magelang. Dalam sesi dialog, para pelaku UMKM menyampaikan aspirasi mengenai akses permodalan dan kesulitan bersaing di tengah gempuran produk luar. Menanggapi hal itu, Gus Abdullah menekankan pentingnya memperkuat ekosistem ekonomi kerakyatan. Ia mendorong agar pemerintah pusat memberikan afirmasi bagi UMKM melalui kemudahan kredit usaha rakyat (KUR), pelatihan, serta digitalisasi pemasaran.
“UMKM adalah benteng ekonomi bangsa. Mereka perlu kita kuatkan, karena terbukti tangguh saat krisis. Tugas negara adalah hadir memberi dukungan nyata, bukan sekadar wacana,” ujarnya dalam dialog tersebut.
Sementara di Wonosobo, Gus Abdullah menutup rangkaian kunjungan dengan menghadiri forum bersama para tokoh masyarakat dan santri pesantren. Ia menegaskan peran pesantren yang tidak hanya mendidik generasi berakhlak mulia, tetapi juga menjadi pusat pemberdayaan ekonomi. Menurutnya, pesantren harus dilibatkan dalam program pembangunan agar semakin berdaya guna bagi masyarakat sekitar.
Dalam keseluruhan rangkaian kunjungan, Gus Abdullah menekankan pentingnya menjaga komunikasi dua arah antara wakil rakyat dan masyarakat. Ia berjanji akan terus hadir di tengah konstituen, tidak hanya menjelang pemilu, melainkan sebagai kewajiban moral dan politik. “Demokrasi tidak boleh berhenti di bilik suara. Demokrasi hidup ketika wakil rakyat benar-benar mendengar rakyatnya,” pungkasnya.
Kegiatan kunjungan kerja Gus Abdullah ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat di empat kabupaten dapil Jateng VI. Warga menilai kehadiran langsung wakil rakyat memberi ruang untuk menyampaikan masalah secara jujur dan terbuka. Selain itu, langkah ini dinilai mampu memperkuat rasa kedekatan dan kepercayaan publik terhadap kinerja DPR RI.
Dengan serangkaian aspirasi yang telah dicatat, Gus Abdullah membawa pulang amanah besar untuk diperjuangkan dalam forum nasional. Harapannya, berbagai persoalan mendasar seperti pertanian, pendidikan, UMKM, hingga pemberdayaan pesantren dapat memperoleh perhatian serius dari pemerintah pusat melalui kerja legislasi dan pengawasan yang efektif.
